PERATURAN BARU UNTUK SURVEYOR KADASTRAL

Telah terbit peraturan baru untuk Surveyor Kadastral yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 33 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016. Peraturan ini menggantikan peraturan lama yang juga mengatur tentang Surveyor Berlisensi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 33 Tahun 2016 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia masih terkendala terbatasnya jumlah Surveyor Kadaster, sehingga diperlukan penguatan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, serta sumber daya Surveyor Kadaster untuk percepatan dimaksud melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan industri survei, pemetaan dan geospasial,  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi dipandang belum efektif dan terkendala oleh berbagai masalah.

Di dalam peraturan ini Surveyor Berlisensi disebut sebagai Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster yang kemudian diwajibkan untuk membentuk Badan Usaha Perorangan atau Badan Usaha Persekutuan dalam bentuk Firma yaitu Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) perorangan maupun KJSKB Firma.

Secara umum, aturan tersebut memberikan kewenangan kepada perorangan ataupun Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) berbentuk firma untuk menerima pekerjaan langsung dari Kementerian ATR/BPN atau dari masyarakat.

Berdasarkan peraturan ini, BPN melakukan perekrutan Surveyor Kadaster Berlisensi dengan jumlah yang cukup besar dengan target pada tahun 2017 ini sebanyak 3.000 orang. Target pemenuhan surveyor tersebut berkaitan dengan target luas lahan yang tersertifikasi pada tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang, meningkat di tahun 2018 sebanyak 7 juta bidang dan 9 juta bidang di tahun 2019 dari total sebanyak 80 juta bidang di tahun 2026.

Waktu untuk perekrutan guna penambahan jumlah surveyor kadastral ini begitu singkat mengingat profesi Surveyor Kadastral sudah ada sejak tahun 1998 dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1998 yang kemudian diganti dengan Peraturan Kepala BPN No. 13 Tahun 2009 tentang Surveyor Berlisensi. Semoga tenaga-tenaga profesional dan terampil yang telah dilantik mampu menghadapi dan melaksanakan dengan baik tantangan dari pemerintah untuk menyelesaikan sertifikasi bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, Amin.

*skblr*