WORKSHOP PENYEDIA untuk PTSL

Bertempat di ruangan Mahogany 3 Hotel Royal Kuningan di bilangan Jl. Kuningan Persada 3 Jakarta Selatan, Pejabat LKPP, Unit Layanan Pengadaan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI, Pemimpin KJSKB dan perusahaan anggota APSPIG menghadiri undangan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) dalam acara Workshop Penyedia dengan agenda pertemuan Pemaparan Simulasi (SIKaP - Sistem Informasi Kinerja Penyedia) dan Pemaparan Simulasi Lelang Cepat.

Acara dibuka oleh Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I LKPP Yulianto Prihandoyo dilanjutkan sambutan oleh Plt. Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Kementrian ATR/BPN RI Ir. Herjon C. M. Panggabean, M.Si. Dalam sambutannya Yulianto menyampaikan bahwa LKPP akan melakukan pendampingan pada kegiatan konsolidasi pengadaan barang/ jasa pemerintah pada paket Pengadaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Karena waktu yang sangat singkat dengan volume pekerjaan yang cukup banyak dan spesifik maka perlu dilakukan cara pengadaan dengan metode yang singkat yaitu dengan SIKaP (Vendor Managemat Syatem).

SIKaP

Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) atau Vendor Mangement System adalah aplikasi yang memuat data atau informasi  kinerja  penyedia  barang/jasa.  Informasi kinerja penyedia  barang jasa  meliputi  data  atau informasi  mengenai identitas,  kualifikasi,  serta  riwayat kinerja penyedia.

Informasi  ini  antara  lain  mencakup Identitas Pokok, Ijin Usaha, Pajak, Akta Pendirian, Pemilik, Tenga Ahli dan Pengalaman. Pada prinsipnya informasi kinerja  penyedia di dalam SIKaP sama dengan  data penyedia di SPSE,  namun ada beberapa bagian informasi yang perlu ditambahkan. Dengan adanya aplikasi SIKaP ini maka penyedia hanya mengisikan data penyedia sekali saja, yang nantinya web server akan terpusat. Percepatan  pelaksanaan E-Tendering dilakukan  dengan memanfaatkan Informasi  Kinerja  Penyedia Barang/ Jasa. VMS  adalah  sebagai  data  penyedia terpusat,  agar mengurangi  proses prakualualifikasi  dan mempercepat proses lelang. Login penyedia dalam VMS adalah penyedia yang sudah melakukan proses aktivasi Agregasi Data Penyedia (ADP).

Fungsi SIKaP adalah:

1. Memusatkan data penyedia seluruh Indonesia untuk mendapatkan penyedia yang benar-benar kualified berdasarkan jenis atau kompetensi usaha yang dimiliki.
2. Memudahkan segala proses penghitungan jumlah penyedia
3. Memudahkan proses pengolahan data penyedia

Sebelum melakukan login di http://sikap.lkpp.go.id, penyedia harus melakukan proses aktivasi ADP terlebih dahulu dengan cara:

1. Melakukan pendaftaran di lpse.bpn.go.id pada SPSE.versi 3.6.

2. Mendaftar sebagai penyedia barang/ jasa

3. Memasukkan alamat email, mendownload Formulir Pendaftaran dan Formulir Keikutsertaan.

4. Mengisi formulir yang telah didownload, membuka email dan melanjutkan pendaftaran dengan meng-klik link yang dikirim melalui email, isi daftar isian secara online.

5. Verifikasi pendaftaran langsung ke LPSE BPN dengan membawa formulir yang telah ditandatangi di atas materai dan menunjukkan berkas asli seperti NPWP KJSKB, KTP Pemimpin, Surat Izin Kerja dari Menteri, Akta Pendirian.

6. Setelah semua berkas lengkap dan telah diperiksa kebenarannya oleh LPSE ATR/BPN maka akan dikirimkan Konfirmasi Aktivasi Agregasi Inaproc, dengan demikian berarti username dan password yang telah diisikan dapat digunakan untuk log in di LPSE ATR/ BPN.

7. Buka link sikap.lkpp.go.id

8. Login SIKaP dengan menggunakan user id dan password yang telah teraktivasi ADP

9. Melengkapi data penyedia

Alur Proses SIKaP dalam aplikasi SIKaP

Hadir pula pada acara tersebut LPSE ATR/ BPN sehingga penyedia ang akan melakukan verifikasi pendaftaran dapat dilayani pada hari itu juga.

Sampai acara berakhir telah 18 KJSKB yang telah berhasil login di SIKaP sebagai berikut:

1. KJSKB Sujadi - Banten
2. KJSKB Lalu Ubai Abdillah - Sumatera Selatan
3. KJSKB Boston Sianturi - Sumatera Utara
4. KJSKB Ariwijaya&Rekan - Nusa Tenggara Barat
5. KJSKB MartinLay&Rekan - DKI Jakarta
6. KJSKB Aziz Z&Rekan - Jawa Timur
7. KJSKB Harto Widodo&Rekan - Jawa Barat
8. KJSKB Jeffry Koto&Rekan - Jawa Barat
9. KJSKB Muhammad Nurul Huda&Rekan - Jawa Timur
10. KJSKB Sudung Manurung - Riau
11. KJSKB Decky&Rekan - Jawa Timur
12. KJSKB Rizarda&Rekan -DKI Jakarta
13. KJSKB Suranto&Rekan - DI Yogyakarta
14. KJSKB Loedi Ratrianto - Lampung
15. KJSKB Muchammad Masykur&Rekan - Jawa Timur
16. KJSKB Galih&Rekan
17. KJSKB Supri Edy - Sumatera Selatan
18. KJSKB Wirjawan Prasetyanto&Rekan - Jawa Timur

LKPP dan ATR/ BPN RI akan memberikan kesempatan berikutnya bagi penyedia baik KJSKB dan Anggota APSPIG yang belum hadir pada acara tanggal 14 Juli 2017 untuk mengikuti Simulasi Aplikasi SIKaP dan Lelang Cepat terutama bagi KJSKB yang belum terdaftar di SIKaP pada:

Hari              : Senin, 17 Juli 2017

Waktu           : 09.00 WIB - selesai

Tempat         : Aston Priority Simatupang Hotel & Conference Center

                       Jl. Let.Jen TB. Simatupang Kav 9 Kebagusan Jakarta Selatan

TUGAS SKB PADA PTSL 2017 TAHAP II

Sesuai dengan tambahan target legalisasi aset 3 juta bidang pada tahun 2017 ini, pihak ketiga (SKB-Surveyor Kadaster Berlisensi, KJSKB-Kantor Jasa Survey Kadaster Berlisensi, APSPIG-Asosiasi Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial) diberi tugas menyelesaikan pekerjaan pengukuran dan pemetaan sebanyak 2.060.000 bidang dari total 3.041.432 bidang atau sebesar 67,73%. Sisanya sebesar 32,27% dikerjakan oleh ASN Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Ri.

Pengadaan

Pelaksanaan pengadaan jasa oleh KJSKB maupun APSPIG direncanakan melalui lelang cepat menggunakan program SIKaP yang mampu mengumpulkan daftar penyedia terkualifikasi. SIKaP merupakan Vendor Management System (VMS) yang menjadi tempat para penyedia yang terkualifikasi memasukkan data-data perusahaan. Saat daftar nama penyedia terkualifikasi terpampang di SIKaP, pemenang lelang akan ditemukan dengan cepat, pengerjaan proyek pun dapat berjalan dengan segera.

Keseluruhan bidang tanah yang akan dilakukan pengukuran dan pemetaan sebanyak 2.060.000 bidang dibagi menjadi paket-paket pekerjaan. Masing-masing paket terdiri dari 10.000 bidang tanah. SKB, KJSKB dan APSPIG yang mengikuti proses pengadaan diminta untuk menyiapkan dan menyediakan personil dan peralatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Pekerjaan

Agar pelaksanaan PTSL sesuai dengan tujuannya yaitu: Terpetakannya semua bidang tanah tanpa terkecuali baik yang belum terdaftar maupun yang telah terdaftar sesuai dengan spesifikasi dan target yang telah ditetapkan pada lokasi pekerjaan dalam Dokumen Lelang serta menyediakan Peta Dasar Pendaftaran yang lengkap dalam satu satuan wilayah atau sebagian wilayah desa/kelurahan dalam Sistem Koordinat Nasional Proyeksi TM 3o dalam format digital dengan standar data spasial yang telah ditetapkan maka pelaksanaan kegiatannya harus memenuhi kaidah-kaidah pengukuran secara teknis dengan benar.

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan oleh Surveyor Kadastral Berlisensi baik itu bergabung bersama KJSKB atau kerja sama dengan anggota APSPIG dilaksanakan setelah desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat tersebut ditetapkan menjadi lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penetapan lokasi PTSL dengan mempertimbangkan ketersediaan Peta Dasar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, agar dapat dicapai pemetaan lengkap desa demi desa, maka dalam penetapan lokasi wajib memperhatikan seluruh bidang tanah dalam satuan wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain yang setingkat tersebut dapat diukur dan dipetakan secara lengkap.

SKB, KJSKB dan APSPIG yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana kegiatan PTSL mendapat tugas melaksanakan kegiatan PTSL 2017 sebagai berikut :

1. Persiapan dan Perencanaan Pekerjaan.
   a. Persiapan Umum dan Presentasi Rencana Kerja.
   b. Pengumpulan Bahan.
   c. Survey Pendahuluan
   d. Pengukuran GCP
   e. Pemotretan Drone/Pengolahan Citra
   f. Pengolahan dan Pencetakan Peta Kerja
   g. Pengadaan Base Camp
   
2. Identifikasi dan Delineasi Batas Bidang Tanah
   
3. Pengukuran Bidang-bidang Tanah dan Pembuatan Gambar Ukur
   a. Penetapan Batas dan Pengukuran bidang-bidang tanah yang belum terdaftar
   b. Pembuatan Gambar Ukur
   c. Pengumpulan Toponimi dan Informasi Bidang Tanah Terdaftar
   
4. Pemetaan Bidang-bidang Tanah.
   a. Plotting hasil deliniasi dan pengukuran bidang
   b. Pembuatan Peta Bidang Tanah dalam bentuk digital dan hard copy.
   c. Checkplot dan editing
   
5. Pembuatan Peta Bidang Tanah (untuk lampiran pengumuman)
   a. Pembuatan Daftar Tanah
   b. Pencetakan Peta Dasar Pendaftaran (vektor)
   c. Pembuatan Peta Indeks
   
6. Pembuatan Laporan.
   a. Pembuatan Laporan Awal.
   b. Pembuatan Laporan Bulanan.
   c. Pembuatan Laporan Akhir.
   
7. Penyerahan Hasil Pekerjaan.

PTSL 2017 Tahap II

Pada pelaksanaan PTSL Tahap kedua di tahun 2017 ini Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2017 memperoleh alokasi anggaran tambahan yang berasal dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp 1.212.083.860.000 (satu triliun dua ratus dua belas miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk target legalisasi aset 3.000.000 bidang dari total target 5.000.000 bidang tanah.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja legalisasi aset tahap pertama sebesar 2.000.000 bidang tanah, maka dilakukan revisi yang semula dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga (Surveyor Kadaster Berlisensi) menjadi sebagian dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan pihak ketiga (Surveyor Kadaster Berlisensi), sehingga terjadi efisiensi anggaran pada tahapan pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk menyesuaikan distribusi masing-masing provinsi dan komposisi metode pelaksanaan tahapan pengukuran dan pemetaan.

Wilayah BPN dibagi menjadi 5 kategori. Kategori ini berdasarkan biaya pelaksanaan pengukuran dan pemetaan.

Sumber: Kementrian ATR/ BPN RI

Berdasarkan revisi tersebut Provinsi Papua Barat, Kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Banten seluruhnya dikerjakan oleh Pihak Ketiga, sedangkan Provinsi Papua, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta keseluruhannya dilaksanakan oleh ASN Kementrian ATR/ BPN.

Ada beberapa Provinsi yang targetnya menurun seperti Provinsi Lampung, Riau, Jambi, sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Bengkulu (seluruhnya Kategori IV), Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Provinsi yang lainnya meningkat atau tetap seperti DKI Jakarta.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan DIPA Revisi Tahun Anggaran 2017 tersebut, masing-masing Kantor Wilayah BPN Provinsi akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan lelang untuk kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pihak ketiga (Surveyor Kadaster Berlisensi) dengan berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pusat Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan.
2. Menetapkan lokasi kegiatan legalisasi aset pada masing-masing Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota sesuai dengan distribusi target pada masing-masing provinsi.
3. Menyusun Renvajna Umum Pengadaan (RUP) dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Menurut data Badan Pertanahan Nasional RI,  seluruh bidang tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ada sekitar 125 juta  bidang tanah. Sebanyak 44 juta bidang tanah sudah bersertifikat, berarti yang belum bersertifikat sekitar 81 juta bidang tanah.

Dari 44 juta bidang tanah yg sudah bersertifikat tersebut yang memenuhi syarat dan kaidah pengukuran yang telah ditetapkan oleh BPN mungkin sekitar 30 juta bidang tanah.

Oleh sebab itu perlu dilakukan sebuah cara untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, salah satu caranya adalah dengan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah didaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dilaksanakan sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan tahunan dari suatu proyek/program

Salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan pengumpulan data fisik. Pengumpulan data fisik adalah kegiatan mengumpulkan data fisik yang meliputi :
1) Penetapan batas bidang tanah,
2) Pengukuran batas bidang tanah,
3) Pemetaan bidang tanah, dan
4) Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah di aplikasi KKP dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan/atau pemetaan bidang tanah.

Pengumpulan data fisik dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap akan optimal hasilnya apabila dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan secara sistematis mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap, disamping harus didukung dengan adanya ketersediaan peta dasar pendaftaran tanah.

Tujuan dari pelaksanaan pengukuran dan/atau pemetaan bidang tanah secara
sistematis lengkap mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap
diantaranya:

1. Waktu pelaksanaan relatif lebih cepat dibandingkan pelaksanaan pengukuran dan/atau pemetaan bidang tanah secara sporadik;
2. Mobilisasi dan koordinasi petugas ukur lebih mudah dilaksanakan;
3. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan yang sudah terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan;
4. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang bermasalah dalam satu wilayah desa/kelurahan.

Pada tahun 2017 ini dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama sebanyak 2 juta bidang dengan cara swakelola, tahap kedua sebanyak 3 juta bidang dilaksanakan oleh ASN dan pihak ketiga (KJSKB, SKB, APSPIG)

Sumber: Dirjen II Kementrian ATR/BPN